- Ekonomi semakin berkembang dan masyarakat banyak yang bertambah makmur namun masyarakat tidak bahagia dan semakin galau terlihat dari maraknya protes di jalan-jalan di kota besar dan kecil dan juga di ruang publik
lainnya, termasuk media massa dan media sosial.
- Reformasi yang dilaksanakan baru sebatas melakukan
perombakan yang sifatnya institusional. Ia belum
menyentuh paradigma, mindset, atau
budaya politik kita dalam rangka pembangunan bangsa (nation building).
Nation building tidak
mungkin maju kalau sekadar mengandalkan perombakan institusional tanpa
melakukan perombakan manusianya atau sifat mereka yang menjalankan sistem ini.
Sehebat apa pun kelembagaan yang kita ciptakan, selama ia ditangani oleh
manusia dengan salah kaprah tidak akan membawa kesejahteraan.
Kita melakukan
amandemen atas UUD 1945, membentuk sejumlah komisi independen (termasuk
KPK), melaksanakan otonomi daerah dan telah banyak memperbaiki undang-undang nasional dan daerah, serta juga sudah melaksanakan pemilu
secara berkala di tingkat nasional/daerah dalam rangka
perbaikan pengelolaan negara yang demokratis dan akuntabel, namun di saat yang sama, sejumlah tradisi atau budaya yang tumbuh subur
dan berkembang di alam represif Orde Baru masih berlangsung sampai sekarang,
mulai dari korupsi, intoleransi terhadap
perbedaan, dan sifat kerakusan,
sampai sifat ingin menang sendiri, kecenderungan menggunakan kekerasan dalam
memecahkan masalah, pelecehan hukum, dan sifat oportunis.
Korupsi menjadi faktor utama yang membawa bangsa ini ke ambang
kebangkrutan ekonomi di tahun 1998 sehingga harus ditebus oleh bangsa ini dengan
harga diri kita, namun hingga kini praktik korupsi masih
berlangsung, malah ada gejala semakin luas.
Ironis, sifat intoleransi malah tumbuh subur di tengah kebebasan (demokrasi) yang dinikmati masyarakat.
Ironis, pertumbuhan ekonomi yang
pesat malah memacu sifat kerakusan dan keinginan sebagian masyarakat untuk cepat
kaya sehingga menghalalkan segala cara,
termasuk pelanggaran hukum.
Jelas bahwa reformasi yang hanya
menyentuh faktor kelembagaan negara, tidak akan cukup untuk menghantarkan
Indonesia ke arah cita-cita bangsa seperti diproklamasikan oleh para pendiri
bangsa.
Apabila kita gagal
melakukan perubahan dan memberantas praktik korupsi, intoleransi, kerakusan,
keinginan cepat kaya secara instan, pelecehan hukum, dan sikap oportunis, semua
keberhasilan reformasi ini segera lenyap bersama kehancuran bangsa.
Revolusi mental menciptakan
paradigma, budaya politik, dan pendekatan nation building baru yang lebih manusiawi, sesuai dengan budaya
Nusantara, bersahaja, dan berkesinambungan.
Revolusi mental memerlukan dukungan moril dan
spiritual serta komitmen dalam diri
seorang pemimpin—dan selayaknya setiap revolusi—diperlukan pengorbanan oleh
masyarakat.
Revolusi mental dapat menggunakan konsep Trisakti yang diutarakan Bung Karno dalam pidatonya tahun
1963 dengan tiga pilarnya, ”Indonesia
yang berdaulat secara politik”, ”Indonesia yang mandiri secara ekonomi”, dan
”Indonesia yang berkepribadian secara sosial-budaya”.
Negara dan pemerintahan yang terpilih melalui pemilihan yang demokratis harus benar-benar bekerja bagi rakyat dan
bukan bagi segelintir golongan kecil.
Kita harus menciptakan sebuah sistem
politik yang akuntabel, bersih dari praktik korupsi dan tindakan intimidasi.
Semaraknya politik uang
dalam proses pemilu sedikit banyak memengaruhi kualitas dan integritas dari
mereka yang dipilih sebagai wakil rakyat. Kita perlu memperbaiki cara kita
merekrut pemain politik, yang lebih mengandalkan keterampilan dan rekam jejak
ketimbang kekayaan atau kedekatan mereka dengan pengambil keputusan.
Kita juga memerlukan birokrasi
yang bersih, andal, dan kapabel, yang benar-benar bekerja melayani kepentingan rakyat dan
mendukung pekerjaan pemerintah yang terpilih.
Demikian juga dengan penegakan
hukum, yang penting demi menegakkan wibawa pemerintah dan negara, menjadikan Indonesia sebagai negara yang
berdasarkan hukum.
Dalam rangka penegakan kedaulatan
politik perlu peran TNI yang kuat dan terlatih untuk menjaga kesatuan dan
integritas teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kebijakan ekonomi liberal
yang sekadar mengedepankan kekuatan pasar telah menjebak Indonesia sehingga
menggantung pada modal asing, sementara sumber daya alam dikuras oleh
perusahaan multinasional bersama para ”komprador” Indonesia-nya. Karena itu Indonesia harus berusaha melepaskan diri dari ketergantungan yang
mendalam pada investasi/modal/bantuan dan teknologi luar negeri dan juga
pemenuhan kebutuhan makanan dan bahan pokok lainnya dari impor.
Banyak elite politik kita
terjebak menjadi pemburu rente sebagai jalan pintas yang diambil tanpa memikirkan konsekuensi terhadap petani di Indonesia. Ironis kalau Indonesia
dengan kekayaan alamnya masih mengandalkan impor pangan. Indonesia secara
ekonomi harus dapat berdiri di atas kaki sendiri, sesuai dengan amanat
Trisakti. Ketahanan pangan dan ketahanan
energi merupakan dua hal yang sudah tidak dapat ditawar lagi.
Kita juga perlu
meneliti ulang kebijakan investasi luar negeri yang angkanya mencapai tingkat
rekor beberapa tahun terakhir ini karena ternyata sebagian besar investasi
diarahkan ke sektor ekstraktif yang padat modal, tidak menciptakan banyak
lapangan kerja, tetapi mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya.
Pilar ketiga Trisakti
adalah membangun kepribadian sosial dan budaya Indonesia. Indonesia tidak boleh membiarkan
bangsanya larut dengan arus budaya yang belum tentu sesuai dengan nilai-nilai
luhur bangsa kita.
Sistem pendidikan harus diarahkan untuk membantu membangun identitas
bangsa Indonesia yang berbudaya dan beradab, yang menjunjung tinggi nilai-nilai
moral agama yang hidup di negara ini.
Akses ke pendidikan dan layanan kesehatan masyarakat yang terprogram,
terarah, dan tepat sasaran oleh negara dapat membantu membangun
kepribadian sosial dan budaya Indonesia.
Revolusi mental harus
dimulai dari masing-masing
kita sendiri dan Revolusi mental harus
menjadi sebuah Gerakan Nasional.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar